Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh setiap Fakultas yang mengacu pada SPMI perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Mutu perguruan tinggi merupakan kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan standar nasional pendidikan tinggi, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari stakeholders. Sebuah Fakultas di dalam perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila Fakultas tersebut mampu:
1. Menetapkan dan mewujudkan visinya dan melaksanakan misinya;
2. Menjabarkan visinya ke dalam setiap standar;
3. Merencanakan standar, melaksanakan standar , mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar.

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan di Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Universitas Kristen Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi, dan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 50 tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan, sehingga terjadi penjaminan mutu perguruan tinggi (quality assurance). Selanjutnya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 50 tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pasal 1, ayat (1) menyatakan mutu pendidikan
tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ayat (2) sistem penjaminan mutu pendidikan tadalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ayat (3)
sistem senjaminan mutu Internal Fakultas Teknik UKI yang selanjutnya disingkat SPMI FT UKI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ayat (7) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

Penjaminan mutu di lingkungan FT UKI akan berjalan secara efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan FT UKI, serta moto dan nilai-nilai UKI, untuk itu diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Fakultas dan Program Studi, yang dijalankan secara konsisten dan
berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik.

Saat ini Fakultas Teknik UKI telah memiliki 63 Standar SPMI yang sejak tahun 2017 mulai diterapkan pada seluruh program studi dan unit pelaksana, adapun daftar standar SPMI adalah Sebagai berikut :

1. Standar Pembelajaran

1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Isi  Pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran
4	Standar Penilaian Pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Standar Penelitian

9	Standar hasil penelitian
10	Standar isi penelitian
11	Standar proses penelitian
12	Standar penilaian penelitian
13	Standar pelaksanaan penelitian
14	Standar pengelolaan penelitian
15	Standar sarana dan prasarana penelitian;
16	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

1. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

17	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
18	Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
19	Standar proses pengabdian kepada masyarakat
20	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
21	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
22	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
23	Standar  pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
24	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat

1. Standar Melampaui

25	Standar visi
26	Standar misi
27	Standar tujuan
28	Standar strategi pencapaian
29	Standar sosialisasi
30	Standar tata pamong
31	Standar kepemimpinan
32	Standar pengelolaan
33	Standar penerimaan mahasiswa baru
34	Standar organisasi kemahasiswaan
35	Standar kegiatan kemahasiswaan
36	Standar layanan mahasiswa
37	Standar Himpunan Alumni
38	Standar pelacakan lulusan
39	Standar Pelacakan pengguna alumni
40	Standar Bimbingan Akademik
41	Standar Bimbingan Magang Mahasiswa
42	Standar Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa
43	Standar Otonomi Keilmuan
44	Standar Kebebasan Akademik
45	Standar Kebebasan Mimbar Akademik
46	Standar Pengembangan Keilmuan Dosen
47	Standar Pengadaan Bahan Pustaka
48	Standar Informasi Akademik
49	Standar Informasi Keuangan
50	Standar Informasi Kepegawaian
51	Standar Informasi Perpustakaan
52	Standar Informasi Lulusan dan Pengguna Lulusan
53	Standar informasi Inventaris
54	Standar Kerjasama Pendidikan dan Pengajaran
55	Standar Kerjasama Penelitian
56	Standar Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat
57	Standar Kerjasama Perpustakaan
58	Standar Hubungan Masyarakat (Humas)
59	Standar Kesejahteraan
60	Standar Pemasaran
61	Standar Nilai-Nilai
62	Standar Layanan Dosen dan Tenaga Kependidikan
63	Standar Health, Safety, Environment (HSE) Laboratorium